Hal ini dikemukakannya menanggapi ditariknya Revisi Undang-Undang Pemilu dari daftar Prolegnas 2021.

Pilkada 2022 dan 2023 pun dipastikan digelar serentak di 2024.

Bahtiar lantas membantah kekhawatiran akan munculnya kembali korban meninggal petugas KPPS dalam pemilu serentak 2019 silam. 

"Argumen banyak meninggal misalnya. Sekarang argumen itu terbantahkan dengan Pilkada 2020. Itu 2020 jauh lebih berbahaya karena nyata-nyata kita melaksanakan di saat pandemi," ujar Bahtiar, dalam diskusi Polemik Trijaya FM 'Implikasi Batalnya Revisi UU Pemilu', Sabtu (13/3/2021).

Karenanya, Bahtiar mengatakan Pilkada 2020 dapat menjadi pembelajaran, terutama demi mencegah terjadinya masalah kesehatan saat pemilu.

"Jadi praktik 2020 sebenarnya kita bisa menjadi contoh untuk menangani hal masalah soal kesehatan tadi itu. Termasuk ke depan kita pikirkan bagai proses seleksi penyelenggara ad hoc ini," kata dia. 

Bahtiar juga menegaskan bahwa kematian petugas KPPS dalam pemilu 2019 tak hanya dikarenakan faktor kelelahan karena penghitungan suara.

 Menurutnya distribusi logistik pemilu atau manajemen logistik yang buruk juga turut andil atas banyaknya nyawa yang hilang.

Belum lagi petugas KPPS harus bekerja di luar kapasitas dengan membantu menghitung jumlah surat suara sebelum hari penghitungan.

"Jadi tidak semata-mata hanya soal kelelahan. Faktornya apa, apa ada dari tahapan yang tidak berjalan, misal manajemen distribusi ada nggak, faktor distribusi buruk yang bukan pekerjaan KPPS menjadi harus dikerjakan KPPS di hari H," tandas Bahtiar.